SAROJANEWS.COM, SAROLANGUN - Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi Samsul Riduan, ST mendampingi Anggota Komisi V DPR Republik Indonesia Dr. Edi Purwanto, temui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) guna bahas pelebaran jalan di depan Universitas Jambi (Unja) dan Universitas Islam Negeri (UIN) dan Jembatan Putus akibat banjir di Sarolangun. 

Pertemuan itu dilaksanakan di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Jambi, turut hadir dalam kegiatan itu yakni Bupati Sarolangun H Hurmin dan sejumlah stakeholder. 

Waka II DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan menyebutkan, dalam pertemuan dengan BPJN tersebut membahas sejumlah poin penting terkait pelebaran jalan depan Universitas Jambi dan Universitas Islam Negeri (UIN) Jambi. 

 "Tadi kita rapat dengan BPJN mendampingi Pak Edi Purwanto, guna membahas terkait pelebaran jalan di kampus Unja dan UIN," kata Samsul Riduan, Kamis (07/05/2026). 

Untuk itu, DPR RI bersama DPRD Provinsi Jambi mendorong percepatan pelebaran jalan sebagai solusi untuk mengurai kemacetan. 

"Terutama pada jam masuk dan pulang aktivitas perkuliahan. Dan yang jelas feasibility study (Studi Kelayakan) pelebaran jalan diselesaikan tahun 2026 ini," ungkapnya


Terkait pembebasan lahan, dirinya berharap agar pada saat pelaksanaan tidak ada kendala. sehingga proses pembangunan dapat terealisasi. 

"Saya berharap Pemerintah Pusat, BPJN, Pemerintah Daerah dan Wakil Rakyat dapat mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jambi," tuturnya

Tidak hanya itu, dirinya juga menyampaikan beberapa poin yang penting terkait sejumlah titik jembatan putus akibat dari banjir yang melanda Kabupaten Sarolangun beberapa waktu lalu. 

"Pada kesempatan itu juga kita bahas ada tujuh titik jembatan yang putus akibat banjir kemarin. untuk hal ini tentu kita di provinsi akan mendorong Pemerintah Provinsi agar supaya nanti dianggarkan untuk pembangunan jembatan ini," ungkapnya

Ia menegaskan, untuk mewujudkan persoalan ini tentu butuh kerjasama yang baik mulai pemerintah pusat hingga ketingkat daerah. 

"Melalui Mas Edi Purwanto di DPR RI komisi V dan BPJN tentu hal ini akan terus kita dorong, untuk pembangunan kita harus kerja kolektif. artinya tidak bisa sendiri, kerjasama sangat dibutuhkan," pungkasnya