Disdikbud Sarolangun Anggarkan Rp200 Juta Rehap SDN 162 Desa Datuk Nan Duo, Konflik Lahan Sekolah Jadi Kendala Proses Pembangunan

 

Kadis Pendidikan dan Kebudayan Sarolangun Drs. H. M. Arsyad, SH, M.Pd.I

SAROJANEWS.ID,SAROLANGUN- Terkait rehab gedung SDN 162 Desa Datuk Nan Duo, Kecamatan Batangasai, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sarolangun akhir tahun ini telah menganggarkan sekitar Rp200 juta untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah.

Kadis Dikbud Sarolangun, M Arsyad menuturkan, bahwa pada tahun 2023 ini Pemerintah Kabupaten Sarolangun mendapatkan dana insentif fiskal kinerja pada kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar Rp 6,1 Miliar lebih.

Dari dana insentif itu, Pemerintah Kabupaten Sarolangun atas arahan langsung Penjabat Bupati Sarolangun agar mengalokasikan anggaran rehab gedung sekolah SDN 162 Desa Datuk Nan Duo yang rusak.

” Melalui dana insentif fiskal, sekitar 200 jutaan, dan itu kegiatan pembangunan sarana prasarana sekolah, berupa rehab atap dan kantor ruang guru ,” kata Arsyad, Rabu (15/11/2023).

Lanjut Arsyad, dalam rencana pelaksanaan kegiatan rehab sekolah, ketika ditelusuri ke lapangan ternyata ada masalah yang krusial sehingga belum bisa dikerjakan.

Masalah tersebut berupa status kepemilikan tanah gedung sekolah tersebut, yang saat ini masih dalam status hibah tanah masyarakat dan belum sepenuhnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.

“SDN 162 Desa Datuk Nan Duo memang perlu rehab tapi agak berat, ada masalah sekarang itu bahwa tanah itu belum milik Pemda masih tanah hibah masyarakat.  Sementara sekarang belum bisa kita kerjakan karena masyarakat menggugat, itu permasalahan kita. Apapun namanya kalau kita bangun tanah itu tanah masyarakat, akan ada masalah dikemudian hari,” ujarnya

Ia menyebutkan, pihaknya masih melakukan upaya secara persuasif bersama pemerintah kecamatan dan kepala desa setempat, agar status tanah tersebut bisa menjadi aset Pemerintah Kabupaten Sarolangun secara sah sehingga tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.

“Upaya kita pendekatan bersama camat setempat, dan sudah kita koordinasikan dengan camat dan kades, bahwa kalau tanah itu tanah masyarakat, maka sekolah belum bisa kita bangun,” ucapnya